Setiap akan berlangsungnya sebuah proyek pembangunan harus melewati banyak tahap. Salahsatunya adalah perijinan Amdal atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Izin Amdal itu menjadi penentu jadi atau tidaknya proyek pembangunan kereta cepat yang dibangun dengan biaya USD5,5 miliar oleh PT Kereta Cepat Indonesia-Cina (konsorsium BUMN Indonesia dan China Railways) dimulai.

Karena Amdal tersebut selanjutnya akan digunakan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk dasar mengeluarkan izin pembangunan proyek HST (high speed train), setelah sebelumnya izin trase sudah dikantongi. Namun, munculnya izin Amdal ini menjadi perdebatan tersendiri, pasalnya, izin ini terlalu cepat diselesaikan. Karena, idealnya penelitian Amdal dilakukan selama setahun atau paling cepat enam bulan.

Setiap pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung, selalu membawa dampak terhadap perubahan dan perkembangan kawasan di sekitarnya. Banyak perubahan dan perkembangan kawasan yang positif bagi lingkungan dan warga sekitarnya saat dan pasca infrastruktur dibangun. Contohnya, pada kasus Kabupaten Purwakarta. Daerah ini melejit pertumbuhannya karena dilintasi Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang). Kehadiran tol ini meningkatkan pertumbuhan arus Bandung dan Jakarta. Demikian halnya dengan pembangunan jalur kereta cepat beserta stasiun-stasiunnya. Kemungkinan besar akan memberi dampak pertumbuhan.

Namun, meski membawa manfaat, tetap ada dampak negatif akibat dari pengembangan infrastruktur ini. Ada wilayah-wilayah yang "terhambat" kelak setelah jalur kereta cepat terbangun. Wilayah-wilayah ini terhambat karena tidak dilewati lintasan kereta cepat.

Menurut Elkana Wakil Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) , ada cara untuk mengantisipasi hal tersebut yaitu dengan memikirkan perencanaan pembangunnan proyek infrastruktur secara lebih komprehensif.

"Pembangunan infrastruktur juga pasti ada negatifnya, meski di satu sisi membangkitkan pergerakan ekonomi macam gerai-gerai komersial di stasiun yang tumbuh pesat," tutur dia.

Maksudnya, pemerintah memang membangun kereta cepat dengan tujuan membangun kawasan. Tetapi, tidak menutup kemungkinan pemerintah luput memprediksi dampak pembangunan tersebut.

Padahal, dalam pembangunan, pemerintah harus bisa merespon secara cepat dengan meninjau kembali rencana tata ruang untuk mengantisipasi kemunculan outlet atau stasiun yang berpotensi menjadi kawasan pertumbuhan baru.

Misalnya, apakah geografi, air tanah, dan kelabilan tanah kawasan yang berpotensi ini mampu mendukung pertumbuhan baru. Dengan kata lain, lingkungan yang tidak mendukung justru bisa rusak dengan adanya proyek tersebut.

"Apakah daya dukungnya cocok untuk permukiman dan kota baru. Dari sisi penataan ruangnya juga harus dipertimbangkan," jelas Elkana.


kereta cepat
Bahaya Proyek Kereta Cepat

Setiap pembangunan yang dilakukan dengan tergesa-gesa harus bersiap dengan konsekuensi. Demikian juga dengan bahaya yang menyertai sebuah proyek, apabila dokumen Amdal dibuat dengan tergesa-gesa tanpa menggunakan metode yang benar. Terutama pada proyek kereta cepat ini, di mana ada banyak bangunan yang akan dibuat, mulai dari rel, stasiun, jalan layang, sampai terowongan.

Salah satu rencana proyek yang ditolak tim peneliti adalah mengenai posisi pembangunan stasiun Transit Oriented Development (TOD) di Walini. Pembangunan stasiun di daerah itu harus dipertimbangkan ulang, karena dipastikan mengganggu aliran air sungai Citarum. Sementara, aliran sungai ini digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Waduk Saguling dan mengairi sawah di daerah Karawang.

“Di samping PLTA Saguling, itu mengairi sawah di Karawang sehingga daerah lumbung padi itu terancam, itu kami tawarkan alternatif, dan itu gak seminggu selesai untuk penelitian,” kata Widodo Sambodo seorang anggota tim peneliti.

Sayangnya, sebagai tim peneliti Widodo tidak punya wewenang untuk menghentikan pembangunan proyek ini. Semua ada di tangan para pemangku kebijakan untuk berpihak pada keselamatan masyarakat atau kepentingan penyelesaian proyek ini. “Idealnya semua selesai dulu, kalau ada kepentingan lain itu kewenangan pembuat kebijakan,”

Share this:

Related Posts

Show Disqus Comment Hide Disqus Comment

Disqus Comments